Kepala MTsN 5 Batang Hari Sosialisasikan Aturan Cuti ASN kepada Seluruh Pegawai

Batang Hari, 20 Oktober 2026 – Kepala MTsN 5 Batang Hari, Dra. Nurhayana, menyosialisasikan aturan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada seluruh ASN di lingkungan MTsN 5 Batang Hari. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai ketentuan, jenis, serta prosedur pengajuan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa cuti merupakan hak pegawai yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap ASN diharapkan memahami aturan cuti agar dapat mengajukan dan menggunakan hak cutinya secara tertib, tepat, dan bertanggung jawab.

Materi sosialisasi mencakup berbagai jenis cuti bagi PNS, seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Sementara itu, ketentuan cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi perhatian, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam materi sosialisasi ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya, serta Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kepala MTsN 5 Batang Hari, Dra. Nurhayana, berharap seluruh ASN dapat memahami dan menerapkan ketentuan cuti dengan baik. Pengajuan cuti hendaknya dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kelancaran pelaksanaan tugas di madrasah.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh ASN MTsN 5 Batang Hari semakin tertib dalam administrasi kepegawaian serta mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai dan pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur negara.

Dengan pemahaman yang baik terhadap aturan cuti, MTsN 5 Batang Hari terus berupaya mewujudkan tata kelola kepegawaian yang tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Humas)